BAB l
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Tujuan akhir pembangunan nasional adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena ini merupakan sila terakhir pancasila, maka kita selalu menekankan bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan upaya pengamalan pancasila. Mengamalkan pancasila sebagai ideology bangsa berarti bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu: sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya.
Tidak diragukan bahwa pembangunan nasional kita dewasa ini memang masih belum sampai pada tujuan akhir yaitu keadilan sosial, karena kemakmuran (nominal) masyarakat yang meskipun rata-rata sudah meningkat 10-15 kali dalam periode hamper 30 tahun, belum dinikmati oleh semua orang secara benar-benar merata. Bahkan ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang besar antara mereka yang kaya, yang sudah mampu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi, dengan mereka yang masih pada tahap rata-rata atau bahkan dibawah rata-rata. Dan di bawah tingkat pendapatan rata-rata ini masih cukup banyak warga bangsa kita yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Demokrasi ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian tetapi sekaligus pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi (yang berdasar atas asas) kekeluargaan. Artinya, pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang bermoral pancasila harus menghasilkan kemakmuran masyarakat seluruhnya secara merata. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dan sekaligus pembagiannya merata (adil dan makmur).
Penilaian atas keberhasilan pembangunan nasional kita dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Trilogo Pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya masalah-masalah seperti kemiskinan dan pengangguran atau kesempatan kerja belum dapat di atasi dengan baik oleh pemerintah.
Dalam undang-undang telah disebutkan bahwa sistem perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, yang berarti bahwa sumber daya alam yang merupakan“pokok-pokok
kemakmuran rakyat” dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Banyak program-program yang sudah dilakukan pemerintah namun masalah-masalah terutama masalah ekonomi belum juga dapat teratasi dengan baik.
Melihat masalah-masalah diatas penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul “mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia”.
Tujuan akhir pembangunan nasional adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena ini merupakan sila terakhir pancasila, maka kita selalu menekankan bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan upaya pengamalan pancasila. Mengamalkan pancasila sebagai ideology bangsa berarti bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu: sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya.
Tidak diragukan bahwa pembangunan nasional kita dewasa ini memang masih belum sampai pada tujuan akhir yaitu keadilan sosial, karena kemakmuran (nominal) masyarakat yang meskipun rata-rata sudah meningkat 10-15 kali dalam periode hamper 30 tahun, belum dinikmati oleh semua orang secara benar-benar merata. Bahkan ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang besar antara mereka yang kaya, yang sudah mampu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi, dengan mereka yang masih pada tahap rata-rata atau bahkan dibawah rata-rata. Dan di bawah tingkat pendapatan rata-rata ini masih cukup banyak warga bangsa kita yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Demokrasi ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian tetapi sekaligus pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi (yang berdasar atas asas) kekeluargaan. Artinya, pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang bermoral pancasila harus menghasilkan kemakmuran masyarakat seluruhnya secara merata. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dan sekaligus pembagiannya merata (adil dan makmur).
Penilaian atas keberhasilan pembangunan nasional kita dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Trilogo Pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya masalah-masalah seperti kemiskinan dan pengangguran atau kesempatan kerja belum dapat di atasi dengan baik oleh pemerintah.
Dalam undang-undang telah disebutkan bahwa sistem perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, yang berarti bahwa sumber daya alam yang merupakan“pokok-pokok
kemakmuran rakyat” dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Banyak program-program yang sudah dilakukan pemerintah namun masalah-masalah terutama masalah ekonomi belum juga dapat teratasi dengan baik.
Melihat masalah-masalah diatas penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul “mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia”.
Pemerintah harus lebih tanggap dalam mengatasi masalah ekonomi yang selama ini melilit bangsa Indonesia. Masalah-masalah seperti ini haruslah di atasi secara langsung dengan bersosialisasi dengan rakyat secara langsung. Tidak hanya bergantung pada orang-orang yang telah dipercaya untuk mengatasi masalah ekonomi Negara, namun juga harus dilakukan peninjauan secara langsung mengenai proyek atau program yang akan dilaksanakan.
Di Indonesia banyak sekali jumlah pengangguran bahkan sarjana sekalipun juga banyak yang menganggur. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat dimanfaaatkan dengan tepat guna, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan komitmen yang sangat tinggi dan jangka waktu yang panjang. Proses pengembangan itu merupakan proses pemberdayaan yang sangat sulit, harus dilakukan secara bertahap dan diikuti oleh semua yang terlibat, terutama para peserta yang dibangun, tanpa bisa diwakilkan. Karena kualitas keluarga indonesiayang relative rendah, maka pemberdayaan SDM itu dilakukan dengan pertama-tama, atau minimal sekaligus, memberdayakan keluarga sebagai lembaga yang pertama dan utama dari setiap insan anggotanya. Dalam proses pengembangan anggota keluarganya, maka keluarga akan memegang peranan yang sangat menentukan.
Di Indonesia banyak sekali jumlah pengangguran bahkan sarjana sekalipun juga banyak yang menganggur. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat dimanfaaatkan dengan tepat guna, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan komitmen yang sangat tinggi dan jangka waktu yang panjang. Proses pengembangan itu merupakan proses pemberdayaan yang sangat sulit, harus dilakukan secara bertahap dan diikuti oleh semua yang terlibat, terutama para peserta yang dibangun, tanpa bisa diwakilkan. Karena kualitas keluarga indonesiayang relative rendah, maka pemberdayaan SDM itu dilakukan dengan pertama-tama, atau minimal sekaligus, memberdayakan keluarga sebagai lembaga yang pertama dan utama dari setiap insan anggotanya. Dalam proses pengembangan anggota keluarganya, maka keluarga akan memegang peranan yang sangat menentukan.
B. RUMUSAN MASALAH
Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut ;
1. Apa definisi kemiskinan dan pengangguran?
2. Bagaimana keadaan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?
3. Apa yang menjadi masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?
4. Program apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?
BAB ll
PEMBAHASAN
A. Definisi Kemiskinan dan Pengangguran
PEMBAHASAN
A. Definisi Kemiskinan dan Pengangguran
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Sedangkan pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja yang tidak bekerja baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.
Kemiskinan memang menjadi problem serius yang membelit bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta penguasaan aset-aset ekonomi oleh kalangan tertentu, adalah sebagian penyebab kemiskinan. Pertanyaan sekarang, apa yang bisa dilakukan pemerintah maupun perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan? Mampukah program tanggung jawab sosial pemerintah maupun perusahaan menjadi salah satu solusi penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan?. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah tugas semua pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu pemerintah termasuk pemda, perusahaan, masyarakat, akademisi, dan lain-lain sebagainya. Program ini akan berjalan efektif jika semua pihak duduk bersama tanpa ada kecurigaan. Yang selama ini terjadi, kurang adanya koordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut. Setiap departemen pemerintah, mempunyai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun tidak ada koordinasi yang jelas. Akibatnya mereka seakan berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada yang mengkoordinir, seperti perusahaan holding misalnya, maka hasilnya akan lebih efektif.
Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat. Ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan bantuan yang sifatnya sesaat. Yang dibutuhkan adalah pemberian akses kepada masyarakat tersebut. Ini kurang dilakukan pemerintah, pemerintah perlu diberi akses kepada masyarakat dibanding ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Mereka harus dibantu untuk bisa mencari makan sendiri. Jadi jangan hanya diberi makan. Intinya adalah buatlah program-program pemberdayaan yang berkesinambungan.
Sedangkan pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja yang tidak bekerja baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.
Kemiskinan memang menjadi problem serius yang membelit bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta penguasaan aset-aset ekonomi oleh kalangan tertentu, adalah sebagian penyebab kemiskinan. Pertanyaan sekarang, apa yang bisa dilakukan pemerintah maupun perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan? Mampukah program tanggung jawab sosial pemerintah maupun perusahaan menjadi salah satu solusi penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan?. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah tugas semua pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu pemerintah termasuk pemda, perusahaan, masyarakat, akademisi, dan lain-lain sebagainya. Program ini akan berjalan efektif jika semua pihak duduk bersama tanpa ada kecurigaan. Yang selama ini terjadi, kurang adanya koordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut. Setiap departemen pemerintah, mempunyai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun tidak ada koordinasi yang jelas. Akibatnya mereka seakan berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada yang mengkoordinir, seperti perusahaan holding misalnya, maka hasilnya akan lebih efektif.
Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat. Ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan bantuan yang sifatnya sesaat. Yang dibutuhkan adalah pemberian akses kepada masyarakat tersebut. Ini kurang dilakukan pemerintah, pemerintah perlu diberi akses kepada masyarakat dibanding ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Mereka harus dibantu untuk bisa mencari makan sendiri. Jadi jangan hanya diberi makan. Intinya adalah buatlah program-program pemberdayaan yang berkesinambungan.
Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Seharusnya tidak semua masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah. Rasanya tidak fair kalau seluruhnya dibebankan hanya kepada pemerintah. Masyarakat, terutama golongan yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di negeri ini.
Progam mengatasi kemiskinan yang paling murah adalah si kaya membantu si miskin atau si pandai membantu yang bodoh. Idealisme dan pengorbanan yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di negeri ini bukan sesuatu yang berada di menara gading dan bukan pula yang diada-adakan. Idealisme dan pengorbanan tersebut sesungguhnya adalah sebuah realita yang sudah terjadi di masyarakat.
Progam mengatasi kemiskinan yang paling murah adalah si kaya membantu si miskin atau si pandai membantu yang bodoh. Idealisme dan pengorbanan yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di negeri ini bukan sesuatu yang berada di menara gading dan bukan pula yang diada-adakan. Idealisme dan pengorbanan tersebut sesungguhnya adalah sebuah realita yang sudah terjadi di masyarakat.
B. Penyebab Masalah Pengangguran Dan Kemiskinan
Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya.
Dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar pendapatanrelatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan anggota keluarganya.
Pengangguran di Indonesia terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga karena efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja disebabkan antara lain; perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor.
Padahal perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negri ini. Di Orde Baru misalnya, pemerintah menggalangberbagai sarana dan cara untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik digenjot diberbagai bidang, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus perhatian, investasi asing digalakkan, berbagai jenis skema kredit investasi kecil dan kredit
modal kerja digelar, bahkan hutang luar negri pun ditempuh sebagai altrnatif untuk menopang idea of progress bernama pembangunan.
Akan tetapi karena keberpihakan ideologis pemerintah tidak jelas, pembangunan ala Orde Baru itu tidak bisa sepenuhnya bisa dirasakan rakyat lapis bawah. Masalahnya sekarang apakah para elite, politisi, dan birokrat kita mempunyai keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan? Adakah komitmen tegas dari para penentu kebijakan Negara untuk memberantas KKN secara radikal? Jika Negara tidak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalm memerangi korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai perintah konstitusi maka kemiskinan bangsa mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini.
Dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar pendapatanrelatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan anggota keluarganya.
Pengangguran di Indonesia terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga karena efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja disebabkan antara lain; perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor.
Padahal perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negri ini. Di Orde Baru misalnya, pemerintah menggalangberbagai sarana dan cara untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik digenjot diberbagai bidang, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus perhatian, investasi asing digalakkan, berbagai jenis skema kredit investasi kecil dan kredit
modal kerja digelar, bahkan hutang luar negri pun ditempuh sebagai altrnatif untuk menopang idea of progress bernama pembangunan.
Akan tetapi karena keberpihakan ideologis pemerintah tidak jelas, pembangunan ala Orde Baru itu tidak bisa sepenuhnya bisa dirasakan rakyat lapis bawah. Masalahnya sekarang apakah para elite, politisi, dan birokrat kita mempunyai keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan? Adakah komitmen tegas dari para penentu kebijakan Negara untuk memberantas KKN secara radikal? Jika Negara tidak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalm memerangi korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai perintah konstitusi maka kemiskinan bangsa mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini.
C. Program Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran.
Krisis ekonomi saat ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga pembangunan internasional seperti Bank Dunia dan lain-lain untuk berperan aktif mengentaskan kemiskinan dan pengagguran rakyat melalui berbagai program baru seperti padat karya. Jaring pengaman sosial/JPS (Social Safety Net), proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (Urban Poverty Crisis Alleviation), program untuk anak jalanan, dan masih banyak bantuan-bantuan dari pemerintah kepada rakyat, seperti BLT (bantuan langsung tunai) , BOS (bantuan operasional sekolah) yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, karena anak-anak Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan minimal 9 tahun yang biasanya dikenal sebagai wajib belajar 9 tahun.
Koperasi banyak di dirikan oleh pemerintah di daerah-daerah dengan tujuan agar rakyat mampu membuat usaha mikro ataupun makro dilingkungan tempat tinggalnya. Selain itu program yang lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan JAMPERSAL (jaminan persalinan) diberbagai puskesmas dengan tujuan untuk memudahkan proses persalinan pada warga yang kurang mampu. Pemerintah juga memberlakukan program KB dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Indonesia. Dan masih banyak lainnya program yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi terutama mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah yang sulit untuk diberantas.
Krisis ekonomi saat ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga pembangunan internasional seperti Bank Dunia dan lain-lain untuk berperan aktif mengentaskan kemiskinan dan pengagguran rakyat melalui berbagai program baru seperti padat karya. Jaring pengaman sosial/JPS (Social Safety Net), proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (Urban Poverty Crisis Alleviation), program untuk anak jalanan, dan masih banyak bantuan-bantuan dari pemerintah kepada rakyat, seperti BLT (bantuan langsung tunai) , BOS (bantuan operasional sekolah) yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, karena anak-anak Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan minimal 9 tahun yang biasanya dikenal sebagai wajib belajar 9 tahun.
Koperasi banyak di dirikan oleh pemerintah di daerah-daerah dengan tujuan agar rakyat mampu membuat usaha mikro ataupun makro dilingkungan tempat tinggalnya. Selain itu program yang lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan JAMPERSAL (jaminan persalinan) diberbagai puskesmas dengan tujuan untuk memudahkan proses persalinan pada warga yang kurang mampu. Pemerintah juga memberlakukan program KB dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Indonesia. Dan masih banyak lainnya program yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi terutama mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah yang sulit untuk diberantas.
Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia
Berikut Ini Adalah Daftar Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan Di Indonesia:
– Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya
- Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
– Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
- Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
- Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan
- Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
- Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
- Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
- Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
- Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
- Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
- PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
- Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
- Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.
- Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
- Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
- Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
- Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
- Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)
Inilah Enam Program Pemerintah untuk Rakyat Miskin.
Berikut Ini Adalah Daftar Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan Di Indonesia:
– Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya
- Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
– Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
- Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
- Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan
- Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
- Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
- Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
- Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
- Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
- Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
- PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
- Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
- Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.
- Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
- Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
- Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
- Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
- Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)
Inilah Enam Program Pemerintah untuk Rakyat Miskin.
BAB lll
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat dipetik dari masalah diatas adalah sebagai berikut ;
1. Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yakni mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada kenyataannya hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan.
2. Banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia.
3. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
4. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.
1. Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yakni mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada kenyataannya hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan.
2. Banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia.
3. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
4. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.
Komentar
Posting Komentar