Laporan Penelitian Sosiologi Perkotaan “Tentang Buruknya Tata Kelola Kota Pemerintah Tangerang Selatan”

A.       Latar Belakang
Istilah good and clean governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ia muncul pada awal 1900-an. Secara umum istilah good and governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.Indonesia telah lama mengalami tata kelola pemerintahan yang buruk, tetapi juga telah banyak mengurangi kemiskinan dalam jumlah besar. Sebelum terjadinya krisis ekonomi mulai pertengahan tahun 1997, masalah tata kelola pemerintahan yang buruk di Indonesia sudah terlihat jelas tetapi diabaikan oleh kebanyakan orang karena terkompensasi dengan tingginya pertumbuhan ekonomi.Tata kelola kota atau tata ruang pemerintahan menjadi masalah besar dalam sebuah wilayah. Tata kelola kota tersebut yang sering disebut (Good Governance). Dalam laporan ini dijelaskan tentang “Buruknya Tata Kelola Pemerintah di Tangerang Selatan”. Mulai dari Kebersihan contohnya sampah yang menumpuk hampir di setiap titik, kesehatan, pendidikan,  kemacetan serta kondisi lingkungan hijau di daerah tersebutB.       Rumusan Masalah
1.              Faktor penyebab menumpuknya sampah?
2.              Kebijakan pemerintah untuk mengurai masalah sampah?
3.              Bagaimana pelayanan kesehatannya?
4.              Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kesehatan?
5.              Bagaimana keadaan penduduk di Tangerang selatan?
6.              Apa penyebab sering terjadinya kemacetan di tangerang?
7.              Bagaimana keadaan infrastruktur dan program apa yang sedang dijalankan?
  C.       Metode Penelitian
1.                     Wawancara
Mengumpulkan data mengenai sikap dan kelakuan, pengalaman, cita-cita dan harapan manusia seperti dikemukakan oleh responden atas pertanyaan peneliti/ pewawancara adalah dasar dari teknik wawancara.2.                     Observasi
Adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang sedang di selidiki.[1] Pengamatan langsung ke lokasi, misal mendatangi titik sampah yang menumpuk serta mencari informasi melalui petugas kebersihan yang setiap harinya membersihkan tempat tersebut.D.       Kerangka Teori
Dalam permasalahan ini, menggunakan teori dari Marxisme, dimana adanya perbedaan kelas antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Serta masyarakat yang berbeda itu natural.
Dalam suatu sistem birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar penting utama dalam upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik ( good Governance). Birokrasi memiliki peran yang sangat strategis untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Permasalahannya pemerintah belum menunjukan kinerja yang diharapkan. Masih banyak tindakan penyalahgunaan kewenangan ( kekuasaan), belum dapat menjadi pelayanan masyarakat melainkan pihak yang dilayani.
Rakyat selalu menjadi korban dari penipuan dan kemunafikan dunia politik, mereka akan selalu begitu sampai mereka mencoba mencari tahu apa kepentingan dari kelas-kelas yang ada dalam masyarakat, apa yang ada di balik segala macam ajaran moral, agama dan janji-janji politik. Para pemenang dari proses reformasi dan pembangunan akan selalu terkecoh oleh para pendukung pemerintahan lama, sampai mereka menyadari bahwa setiap lembaga yang lama, sekeji apapun tampaknya, akan tetap dijalankan oleh kekuatan-kekuatan dari kelas-kelas tertentuyang berkuasa. Hanya ada satu kelompok yang mampu menghantam usaha perlawanan dari kelas-kelas itu, dan itu bisa ditemukan dalam masyarakat kita, kelompok yang mampu dan harus menggalang kekuatan untuk perjuangan menyingkirkan yang lama dan mendirikan yang baru.Filosofinya Marx merupakan filosofi materialisme terapan, yang mana membekali umat manusia, khususnya kelas pekerja, dengan alat-alat pengetahuan yang ampuh.Marx memandang perekonomian kapitalis sebagai suatu yang pada dasarnya tidak memiliki sifat politik. Sebaliknya Marx justru berusaha untuk menunjukkan bahwa faktor-faktor politik itu disebabkan oleh dinamika dari proses ekonomi kapitalis dan berusaha menjelaskan bagaimana proses itu mewarnai pertarungan-pertarungan politik berskala besar dalam sejarah. Dan dalam teori Marxian ini juga Marx mencoba melakukan kritik terhadap system ekonomi pasar (kapitalisme).Untuk membuktikan bahwa cara kerja dari perekonomian kapitalis membawa dampak politik, Marx mengajukan kritik terhadap pandangan klasik tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Dia melakukan kritik ini bukan dengan tujuan untuk membenarkan konsep kapitalisme yang dikendalikan negara, melainkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa kapitalisme tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. 
E.    Hasil PenelitianDalam penelitian ini tentang bagaimana buruknya tata kelola pemerintahan di Tangerang Selatan. Dilihat dari berbagai sistem birokrasi yang telah dijalankan selama beberapa tahun ini, masih banyak kekurangannya yang berdampak buruk bagi masyarakatnya sendiri. Dari hasil penelitian ternyata masih banyak sekali masalah-masalah besar yang dapat kita lihat sehari-sehari, diantaranya:1.             Masalah sampah
Dari hasil temuan dengan salah satu staff yang bertugas di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman kota Tangerang Selatan. Ternyata faktor penyebab menumpuknya sampah di daerah tersebut sebenarnya bukan dari masyarakat tangsel saja, namun dari berbagai masyarakat yang sering melintasi jalan, yang membuang sampah begitu saja. Sebagian masyarakat ada yang belum sadar akan pentingnya kebersihan dan menjaga lingkungannya.Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengefektifkan program  tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) 3R atau Reduce, Reuse, Recycle secara ter-cluster pada tiap-tiap wilayah Rukun Warga (RW).Penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel)   menjadi masalah bersama. Kesadaran warga  sangat penting untuk  dapat  mengelola sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Salah satu upaya  Pemkot dalam menangani sampah yaitu  dengan penyediaan TPST3R yang dibangun disetiap kelurahan. Hanya saja  fungsi dari keberadaan tempat pengelolaan tersebut belum maksimal, malah ada yang belum difungsikan sama sekali.Sementara pihak Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Tangsel juga masih kesulitan dalam hal pengangkutan sampah  setiap  harinya. “Armada truk pengangkut sampah yang kami miliki baru 29 unit, dan itu hanya bisa mengangkut 30 persen saja dari 1.600 kubik sampah perharinya, terus kita juga sudah ada peraturan daerah tentang pengelolahan sampah yaitu No 3 Tahun 2013.” kata salah satu Staff bernama Pak Sahrul di Kantor DKPP, Kemarin.Dia memaparkan  untuk mengatasi hal ini, selain TPST 3R, Pemkot juga sedang menggalakkan adanya Bank Sampah  disetiap wilayah kelurahan. Masyarakat disetiap RW diajak berperan aktif  dalam pembuatan Bank Sampah. Keberadaan  Bank Sampah menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan masalah sampah di Tangsel.Disamping penyuluhan kemasyarakat, sosialisi ke sekolah juga dilakukan DKPP, yang difokuskan kepada pengelolaan TPST3R, “Secara bertahap kami melakukan sosialisasi kesetiap sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA,” ujarnya.Dari rangkaian kata diatas sebenarnya kesadaran masyarakat tergantung dari individu masing-masing dan sosialisasi pemimpinnya terhadap masyarakat tersebut. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang membuang sampah tidak sesuai dengan tempatnya. Ada masyarakat kapitalis dan ada yang tidak, dimana mereka selalu mematuhi aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Masyarakat kelas bawah  yang belum mengerti akan kebersihan lingkungannya dan bagaimana cara memanfaatkan kembali atau mendaur ulang. Kesadaran akan setiap individu sangat berpengaruh besar terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya.  2.             KesehatanDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Memiliki 25 Puskesmas  terdiri dari 18 Puskesmas Perawatan dan 7 Puskesmas Non Perawatan dan 1 Rumah sakit umum daerah RSUD Kota Tangerang Selatan.
Salah satu indikator kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang menunjukan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Indikator ini dalam perhitungannya didapatkan dari Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH).
Kedua angka ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan balita dan kesehatan reproduksi ibu. Berdasarkan perhitungan sementara BPS Kabupaten Tangerang, AHH Kota Tangerang Selatan tahun 2009 adalah sebesar 68,43, hal ini berarti bahwa penduduk Kota  Tangerang Selatan rata-rata bisa mencapai usia 68,43 tahun. Selain indikator makro tersebut, kondisi kesehatan masyarakat juga diantaranya dapat dilihat dari keadaan gizi balita, kondisi kesehatan ibu, kesehatan keluarga 45 miskin, dan kesehatan orang usia lanjut. Dilihat dari keadaan gizi balita, masih ada balita dengan status gizi buruk yang tentunya harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Dari 46.833 orang balita yang ditimbang, sebesar 89,85% dalam keadaan gizi baik, 0,55% gizi buruk, 8,14% gizi kurang dan 1,46% gizi lebih.Pelayanan rujukan secara bertahap ditingkatkan kualitasnya melalui  peningkatan kemampuan tenaga medis maupun non medis baik secara tehnis maupun manajemen. Hal lain yang perlu disadari bahwa keberhasilan peningkatan kesehatan masyarakat juga dipengaruhi dari dukungan  instansi – instansi pemerintah lainnya seperti Dinas Pendidikan, BKBPP, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda ,BLHD, Disbangkin dan lain-lain, dengan adanya kerjasama semua instansi yang terkait, maka semakin mempercepat pencapaian Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tangerang , yaitu “Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat”. Kondisi pembangunan kesehatan tahun 2011 secara lintas program dijalankan dengan strategi dan perencanaan yang berpihak kepada masyarakat.Meskipun berbagai upaya pelayanan ditingkatkan, tetapi masih ada masyarakat jamkesmas ditolak oleh pihak Rumah Sakit untuk berobat. Itu berarti sistem birokrasi yang diterapkan tidak sejalan dengan apa yang sudah. Kualitas pelayanan masih jauh dari harapan masyarakat.Realitas birokrasi tenaga kesehatan, belum mampu menampilkan sebuah pelayanan publik yang memadai. Hal ini berarti birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan bukan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani.
Dalam konteks ini kasus penanganan busung lapar, penanganan penyakit menular yang semestinya sudah hilang kini muncul kembali. Seperti TBC, polio dan lain-lain. Selain itu munculnya kasus baru seperti Plu burung dan SARS,merupakan suatu tantangan yang harus di selesaikan dengan aturan main yang semestinya dengan jalur birokrasi yang berkualitas. Namun kenyataannya penanganan busung lapar dan kasus Plu burung yang terkesan lambat dapat dipakai sebagai indikator masih lemahnya keordinasi lintas program maupun lintas sektor dalam bidang kesehatan.3.                     Kepadatan Penduduk
Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terjadi bukan karena angka kelahiran yang tinggi. Akan tetapi hal itu diakibatkan laju urbanisasi yang terjadi di Kota Tersebut. Jumlah kepadatan penduduk di Tangsel data bulan Juni 2013 berjumlah 1. 300. 750 juta jiwa. Yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang Selatan mencatat, pendatang pada arus balik Lebaran tahun 2011 mencapai 5.000 orang. Setahun kemudian pendatang yang masuk ke Tangerang Selatan bertambah menjadi 8.300 orang. Tahun 2013 jumlah pendatang meningkat hingga 12.000 orang.Semakin banyaknya pendatang maka akan banyak menimbulkan masalah baru seperti menghambat sistem ekonomi.  Program penekanan laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan menerapkan program keluarga berencana (KB), yang dapat diterapkan kepada warga. Tetapi, masih ada masyarakat belum menerapkannya karena ketidaktahuan mereka seperti di daerah pedalaman yaitu kelas masyarakat ekonomi bawah.Sikap masyarakat yang semakin materialis dan hanya mementingkan kepuasaan individu, dapat mendorong mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan kepuasanekonomi tersebut. Dari kalangan kelas tanpa modal yang tinggal di desa, mereka dapat dikatakan nekad ke kota tanpa skill dan pengetahuan yang memadai dengan alasan mencari pekerjaan dan memperoleh kehidupan yang lebih layak.
Kekuatan pendorong utama kapitalisme, menurut Marx, terdapat dalam eksploitasi dan alienasi tenaga kerja. Sumber utama dari keuntungan baru dan nilai tambahnya adalah bahwa majikan membayar buruh-buruhnya untuk kapasitas kerja mereka menurut nilai pasar, namun nilai komoditi yang dihasilkan oleh para buruh itu melampaui nilai pasar. Para majikan berhak memiliki nilai keluaran (output) yang baru karena mereka memiliki alat-alat produksi (kapital) yang produktif. Dengan menghasilkan keluaran sebagai modal bagi majikan, para buruh terus-menerus mereproduksikan kondisi kapitalisme melalui pekerjaan mereka.
4.                     Kemacetan
Jumlah pertumbuhan kendaraan di Kota Tangerang Selatan terus meningkat tiap waktunya, namun pertumbuhan jumlah kendaraan ini tidak diimbangi dengan pengembangan prasarana yang ada, sehingga mengakibatkan timbulnya permasalahan di jalan. Selain itu kurangnya penanganan dan pengawasan terhadap titik – titik penyebab kemacetan, disinyalir juga menjadi penyebab kemacetan yang ada di Kota Tangerang Selatan.Di Kota Tangerang Selatan, khususnya sepanjang Jl. Ir. H. Djuanda terdapat banyak U Turn yang menjadi salah satu penyebab kemacetan di sepanjang jalan tersebut. Dimana penyebabnya dikarenakan design geometrik dari U Turn yang dinilai tidak sesuai, sehingga menimbulkan hambatan serta antrian kendaraan yang cukup panjang dan mengakibatkan kecepatan kendaraan menurun sehingga waktu perjalanan yang dibutuhkan menjadi bertambah. Selain itu, Jl. Ir. H. Djuanda merupakan jalur penghubung antara Kota Jakarta dengan DKI Jakarta, sehingga jalan ini merupakan urat nadi bagi perekonominan Kota Tangerang Selatan maupun sebaliknya. Hal inilah yang melatarbelakangi perlu dilakukannya suatu penanganan lalu lintas yang tepat pada ruas jalan tersebut, sehingga tidak menghambat pergerakan kendaraan yang  berdampak pada terhambatnya pergerakan roda ekonomi. Polres Jakarta Selatan beserta Dishubkominfo telah melakukan rapat koordinasi terkait penanganan kemacetan di Ruas Jalan tersebut. Dalam rapat tersebut ke dua belah pihak menitik beratkan pada penanganan pada U Turn yang berjumlah 15 (lima belas) titik sepanjang Jl. Ir. H. Djuanda. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan, Tito Satrijo mengatakan, Dishubkominfo beserta Polres Jakarta Selatan dan Polsek Ciputat akan bersama sama melakukan survey ke lapangan untuk selanjutnya melakukan rekayasa lalu lintas. Bentuk rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan diantaranya dilakukan penutupan permanen dan pembatasan waktu. Selain itu pihak Dishubkominfo juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Ciputat untuk memaksimalkan kinerja petugas Dalops dan Polisi untuk mengatur lalu lintas di ruas jalan tersebut. Selain design geometrik yang dinilai kurang baik, kehadiran masyarakat (polisi cepe) yang memanfaatkan U Turn untuk mencari keuntungan juga menjadi penyebab kemacetan di jalan tersebut. Untuk itulah Pihak Kepolisian akan segera melakukan penertiban kepada polisi cepe tersebut. Diharapkan dengan dilakukannya rapat koordinasi ini, percepatan penanganan kemacetan dapat segera dilakukan dan kemacetan yang ada di sepanjang  Jl. Ir. H Djuanda dapat diminimalisir. Dari data diatas menunjukan bahwa manusia merupakan makhluk yang materialis. Dimana kemacetan tersebut disebabkan karena masyarakat itu sendiri. Realitas keadaan transportasi yang semakin menumpuk khususnya kendaraan bermotor, menjadi salah satu kendaraan yang mudah didapat dan digunakan  oleh masyarakat kelas ekonomi bawah.
5.                     Infrastruktur yang tersedia
Prasana Jalan raya merupakan salah satu infrastruktur utama sekaligus komponen pokok pembangunan daerah. Pemerintah mengemban tugas dalam bidang jalan berupa pembinaan yang meliputi penentuan sasaran dan perwujudan sasaran.
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengelolaan Jalan Kota dan Jalan strategis Kota Tangsel.Penentuan sasaran yang tepat dan perwujudan sasaran yang efektif merupakan indikator kinerja pembinaan jalan kota dan jalan strategi kota. Kegiatan inspeksi kondisi jalan ini dilakukan dengan menggunakan survey IRMS yakni Inter-urban Road Management System atau survey kekerasan permukaan jalan dengan alat ukur NAASRA (National Association Of Australian State Road Authorities).Kepala Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel - Retno Prawati mengatakan, kegiatan inspeksi kondisi jalan untuk pekerjaan survey IRMS merupakan pekerjaan dengan system manajemen jaringan sistem.“Pekerjaan ini salah satu pekerjaan awal dari keseluruhan pembinaan jalan, khususnya bagian penentuan sasaran. Sistem manajemen jaringan jalan akan menghasilkan bahan untuk menentukan program penanganan jalan,” ungkap Retno.Program penanganan yang akan direkomendasikan dari Kegiatan inspeksi kondisi Jalan untuk pekerjaan survey IRMS adalah sebagai bahan penyusunan program penanganan Jalan meliputi pemeliharan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan Jalan.Retno menjelaskan, IRMS dilaksanakan dalam rangka keperluan programming dan budgeting di Dinas Bina marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel. “IRMS sangat diperlukan agar dihasilkan suatu keluaran planning programming dan budgetting yang dapat bertanggungjawab,” ungkapnya.Dalam penanganan IRMS di Tangsel ini tidak dapat dipakai data per kilo meter (KM) tetapi per 100 m, dikarenakan setiap ruas jalan rata-rata panjangnya kurang dari 1 KM, sehingga panjang dari 420 KM menjadi 4200 item.IRMS di Tangsel ini terbagi atas 3 wilayah, Wilayah 1 (kecamatan Pamulang dan Kecamatan Setu) dengan panjang kurang lebih 109,67 km dengan jumlah ruas sebanyak 130 ruas jalan terdiri dari jalan kota dan jalan strategis kota.Ruas jalan kota di Kecamatan Setu yaitu Jalan Hutama karya, Jalan JLS, Jalan Pasar Jengkol, Jalan Permata Pamulang, dan Jalan Sodetan Muncul, sedangkan untuk di Kecamatan Pamulang diantaranya Jalan Parakan, Jalan Benda raya, Jalan Villa Pamulang, Jalan Witanaharja, Jalan Pergiwa, Jalan Kunir, Jalan Lele raya, dan Jalan Pamulang Permai 1.Sedangkan untuk Jalan strategis kota diantaranya Jalan AMD babakan pocis, Jalan Bakti Jaya LUK, Jalan Kademangan Lebak, di Kecamatan Pamulang di Jalan SD inpres, Jalan Brimob Polri, Jalan Alam Segar.Wilayah 2 (Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Ciputat Timur) dengan panjang jurang lebih 115,34 Km dengan jumlah ruas sebanyak 143 ruas jalan, terdiri dari jalan kota dan jalan strategis kota, diantara jalan kota yakni Jalan Ciputat Baru, Jalan Riau, Jalan Sumatera dan sebagainya, sedangan untuk di Kecamatan Ciputat diantaranya Jalan Gunung Indah Raya, Jalan Taman Uking.Untuk jalan Strategis kota jalan yang akan dicek dengan menggunakan IRMS diantaranya Jalan Suka Mulya 1, Jalan Bakti Karya, Jalan Citarum.Sedangkan untuk wilayah 3 (Kecamatan Serpong,, Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Pondok aren) dengan panjang kurang lebih 180,65 KM dengan jumlah ruas sebanyak 160 ruas jalan, terdiri dari jalan kota dan jalan strategi kota, diantaranya Jalan Lengkong Raya, Jalan Bhayangkara 1, Jalan Jelupang Raya.Retno menjelaskan, pengecekan jalan di Tangsel yakni jalan kota dan jalan strategis kota digunakan dengan alat NAASRA merupakan alat dengan dilengkapi video dan melihat panjang serta lebar jalan dari mobil yang dipasang dengan alat tersebut. Nantinya angka dan kerusakan jalan dapat terekam oleh video, dan terlihat kondisi kekuatan jalan dan kedalaman lubang yang ada di jalan tersebut.Sejak disahkannya Keputusan Walikota (Kepwal) nomor 621 / Kep.254-Huk/2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Jalan Strategis Kota, telah ditetapkan bahwa jalan milik Kota Tangsel sepanjang 405,67 kilometer dan 421 ruas jalan yang tersebar di tujuh kecamatan.Sebelum penetapan status jalan Kota dan Jalan Strategis Kota, Dinas Bina Marga Suber Daya Air (DBMSDA) Kota Tangsel mensurvei dan berkoordinasi dengan 54 kelurahan, tujuh kecamatan dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo). Setelah itu, disepakati ruas jalan tersebut ditetapkan menjadi kewenangan Pemkot Tangsel.Dari 421 ruas jalan yakni Jalan Kota sepanjang 171 ruas jalan dengan panjang 227,14 kilometer. Selebihnya ialah Jalan Strategis Kota sebanyak 250 ruas jalan dengan panjang 178,53.Adapun ruas jalan Kota yang telah ditetapkan di Kecamatan Serpong sebanyak 22 ruas jalan. Kecamatan Serpong sebanyak 12 ruas jalan. Kecamatan Pondok Aren sebanyak 33 ruas jalan. Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 23 ruas jalan. Kecamatan Ciputat sebanyak 27 ruas jalan. Kecamatan Setu sebanyak lima ruas jalan dan Kecamtan Pamulang sebanyak 49 ruas jalan.Sedangkan, untuk ruas jalan strategis kota di kecamatan Serpong Utara sebanyak 12 ruas jalan. Kecamatan Serpong sebanyak 34 ruas jalan. Kecamatan Pondok Aren sebanyak 47 ruas jalan. Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 59 ruas jalan. Kecamatan Ciputat sebanyak 34 ruas jalan. Kecamatan Setu sebanyak 18 ruas jalan dan Kecamatan Pamulang sebanyak 46 ruas jalan.Menurutnya dengan adanya Kepwal status jalan kota dan jalan strategis kota, maka semakin jelas pembagian kewenangan terhadap ruas jalan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten. Selain itu, untuk mengurai kemacetan di sejumlah ruas jalan, DBMSDA sedang memperlebar jalan yakni salah satunya di Jalan Raya Ciater-Maruga-Ciputat sepanjang 2 kilometer.“Di sepanjang jalan tersebut akan kita lebarkan menjadi 24 meter dengan empat jalur kendaraan. Ini menjadi pilot project dalam peningkatan infrastruktur di Kota Tangsel,” katanya.Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel - Aries Kurniawan menuturkan, jalan kota dan jalan strategis Kota dalam kondisi baik. Hanya 10 persen dalam kondisi rusak ringan dan saat ini sedang diperbaiki. Bahkan, ruas jalan berbatasan dengan Kota lain seperti, Kabupaten Bogor, Depok, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang sudah mulus.“Dengan dikeluarkannya Kepwal tentang penetapan status jalan kota dan jalan strategis kota masyarakat bisa mengetahui ruas jalan mana saja yang merupakan kewenangan Pemkot Tangsel,” terangnya. (bpti-ts)Dengan pembagian kewenangan kerja seperti itu sudah cukup bagus, agar pemerintah pusat dapat mengontrol kegiatan pembangunan dengan efektif.  Sebagai kota yang sedang dirintis, alangkah baiknya dalam pembangunan dilaksanakan dengan benar-benar efektif. Supaya masyarakat dari berbagai kelas dapat menikmati sarana dan prasarana yang telah disediakan. F.        Penutup
Dari semua pernyataan diatas sebenarnya daerah Tangerang Selatan adalah daerah yang baru berdiri beberapa tahun. Sehingga proses pembangunannya sedang berjalan dengan gentar-gentarnya, dengan semangat yang tinggi. Namun disamping itu memang masih banyak sekali permasalahan yang harus dibenahi secepatnya. Karena tata kelola pemerintah yang baik itu dapat menjalankan semua aspek yang ada di wilayah tersebut dengan baik dan benar. perlu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mencegah dan meminimalisir buruknya birokrasi. Sebab hal itu, berdampak pada terhambatnya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Dalam kaitan itu diperlukan penopangan dari dua unsur penting yang saling terkait, yaitu negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta.
Negara dan birokrasi pemerintahannya yang selama ini cenderung melayani publik dengan birokrasi elitis (dilayani) harus bisa merubah dengan birokrasi populis (melayani). Dengan kata lain, negara dan birokrasinya harus menjemput bola tidak menunggu bola dalam pelayanan publiknya.  

---

[1] . . Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualititatif, h. 81